DPR Minta Sri Mulyani Pikir Ulang Naikan Cukai Rokok

DPR Minta Sri Mulyani Pikir Ulang Naikan Cukai Rokok

DPR Minta Sri Mulyani Pikir Ulang Naikan Cukai Rokok Sektor industri padat karya merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia, dengan jumlah tenaga kerja jutaan. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, sudah selayaknya memberikan perhatian khusus dan melindungi sektor padat karya ini.

DPR Minta Sri Mulyani Pikir Ulang Naikan Cukai Rokok

Ephratamerchants – Muktardin, anggota DPRRI Banger, mengatakan pandemi masih menekan perekonomian, tetapi kenaikan CHT akan mengaburkan perekonomian nasional. Dia mendesak pemerintah untuk mempertahankan tembakau kretek tangan (SKT) dari sektor padat karya, industri hasil tembakau (IHT), terutama rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).

Baca Juga : Tips Penjualan Meningkat, Omzet Luber di Masa Pandemi

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan kembali CHT melalui Perbendaharaan untuk menekan angka perokok. Menurut Mukhtarudin, kenaikan CHT dapat merugikan sektor padat karya, yakni segmen SKT yang terlampau banyak menyerap tenaga kerja.

Muhktarudin menilai kebijakan terkait sektor padat karya melalui industri hasil tembakau saat ini sudah diatur demikian, termasuk kebijakan cukai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendeteksi dampak kenaikan cukai yang direncanakan tahun ini. 2022 Itu.

Di sisi lain, untuk segmen tembakau mekanik, menurut Mukhtarudin tidak boleh berlebihan seperti kenaikan CHT selama dua tahun. Nanti bisa dilakukan dengan cara yang wajar tergantung inflasi.

Baca Juga : Luhut Ungkap Tantangan Besar Ekonomi Indonesia

Sementara itu, Edy Sutopo, Direktur Industri Minuman, Industri Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemen Perrin), menyampaikan keprihatinan yang sama. Singkatnya, penting untuk mempertimbangkan kondisi industri ketika memutuskan kebijakan CHT.

Selain itu, yang kudu dimengerti ketika bicara tentang CHT adalah dampaknya pada terhitung IHT, petani, dan pekerja. Pasalnya, penyerapan tenaga kerja di sektor ini sangat tinggi. Ia mengimbau warga kecil, seperti petani dan buruh, tidak ikut-ikutan merumuskan kebijakan CHT 2022.